Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa Komisi I DPR RI merasa kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia terkait upaya perbaikan, penanganan dan tindak lanjut kasus pencurian pulsa. BRTI dinilai tidak serius mengusut kasus pencurian pulsa dengan tidak melaksanakan beberapa rekomendasi Panja.
    Dalam RDP yang dipimpin Ketua Panja Tantowi Yahya, Senin (16/1), di Gedung Nusantara Jakarta,  BRTI dinilai tidak melaksanakan sebagian besar rekomendasi Panja yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2011. Seperti meminta operator untuk tidak menghilangkan barang bukti kasus pencurian pulsa.
     Dari 8 butir rekomendasi yang dikeluarkan Panja pada 16 Desember, hanya dua yang dinilai sudah dilakukan. Sedangkan yang lainnya belum terlaksana.
       Dua butir dimaksud adalah penggantian pulsa dan tetap diberlakukannya instruksi BRTI no 177 tahun 2011 tentang pengawasan terhadap operator telekomunikasi untuk penanggulangan tindak pencurian pulsa.
     Sedangkan 6 butir lainnya belum dilakukan. Misalnya menyampaikan neraca laba rugi perusahaan operator dan CP terkait penyedotan pulsa.
    Secara sengaja, secara sadar tidak dilakukan atau tidak dibuat BRTI. Hal itu, menurut Tantowi merupakan upaya yang secara jelas sengaja dari BRTI meremehkan peranan panja dan parlemen.
    Selanjutnya, kominfo Komisi akan mengundang kembali, untuk melengkapi komitmen yang direkomitmendasikan Panja pada Kamis 18 Januari 2012, “Panja akan mengundang BRTI lengkap 1 orang ketua dengan 8 orang anggotanya tanpa pengecualian dengan didampingi Menteri Kominfo,” paparnya.
    Panja menginginkan, BRTI cepat atau lambatnya pulihnya jasa premium ini tergantung dengan pengganti permen No.1 Tahun 2009 tentang Layanan SMS Premium, yang dianggap tidak mumpuni sehingga terjadi penyimpangan pencurian pulsa ini. (as)